Pemkab Tanbu Konsultasi Keuangan Melalui VCon

Sumber : http://mc.tanahbumbukab.go.id/ Tanggal : 2019-07-22

BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan Video Conference (VCon) dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait konsultasi keuangan daerah.

VCon yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika ini berlangsung di Maming Digital Live Room (DLR), Senin (22/07/2019) di Kantor Bupati Tanbu.

Sekda H Rooswandi Salem, memimpin langsung VCon Pemkab Tanbu dengan Kemenkeu.

Sejumlah Pimpinan SKPD Pemkab Tanbu hadir diantaranya Asisten Bidang Pemerintahan Hj Mariani, Kepala BPKAD Wim Mandau, Kepala Bappeda H Rahmadi, Kepala BPPRD Adrianto Wicaksono, Kepala Dinas PUPR H Ansyari Firdaus, dan Inspektur Daerah Ikhsan Budiman, serta pejabat Esselon III dan IV BPKAD Tanbu.

Terkait VCon yang dilakukan tersebut Sekda Rooswandi Salem menyampaikan sangat bermanfaat karena mempermudah dalam hal pekerjaan.

Menurut Sekda, biasanya pemerintah daerah memberangkatkan Tim sampai 5 (Lima) orang untuk konsultasi ke Kemenkeu di Jakarta.

Tapi dengan adanya teknologi VCon dan fasilitas teknologi yang sudah dimiliki Pemkab Tanbu semua jadi lebih mudah, efektif, dan tentunya hemat biaya.

“Secara keseluruhan pertanyaan yang kami ajukan ke Kemenkeu pada VCon hari ini sudah terjawab,” ujar Sekda.

VCon yang berlangsung selama satu jam lebih tersebut berlangsung dengan lancar tanpa ada kendala yang dihadapi. Sehingga konsultasi yang dilakukan sangat bermanfaat bagi Pemkab Tanbu.

Adapun konsultasi Pemerintah Daerah melalui layanan Video Conference di inisiasi oleh DJPK.

Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan layanan kepada para pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah.

Melalui layanan VCon DJPK tersebut aparat Pemda bisa mendapatkan informasi/konsultasi mengenai pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta pengelolaan keuangan, perpajakan, dan pembiayaan daerah secara langsung tanpa harus berkunjung ke DJPK Kemenkeu. (Rel)