Pengawasan Internal Pemerintah Terus Ditingkatkan, Sekda H Rooswandi : SPIP Pemkab Tanbu Capai Level 3

Sumber : http://mc.tanahbumbukab.go.id/ Tanggal : 2019-11-05

BATULICIN – Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu (Kab Tanbu) bekerjasama dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan Sosialisasi Pengelolaan Resiko dan Bimtek Peningkatan Kualitas Penyelenggara Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP).

Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Aula TP PKK Tanbu, Selasa (05/11/2019) pagi.

Peserta sosialisasi yakni Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan SKPD Pemkab Tanbu.

Sekda H Rooswandi Salem saat membuka sosialisasi mengatakan Sosialisasi Pengelolaan Resiko dan Bimtek Peningkatan Kualitas Penyelenggara SPIP sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan good governance, clean government, dan open government dengan membenahi kinerja dan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkab Tanbu.

“Berdasarkan penilaian kualiti unsur dari BPKP Pusat, SPIP Pemkab Tanbu sudah berada pada posisi level 3,” sebut Sekda.

Dalam rangka meningkatkan maturitas SPIP di Kab Tanbu ini, ucap Sekda, mendapat dukungan penuh dari eksekutif dan legislatif sehingga terjadi peningkatan yang signifikan atas kinerja dan pengelolaan keuangan Pemkab Tanbu yang berbuah penghargaan, dimana penghargaan yang diterima diantaranya predikat nilai B atas evaluasi LAKIP dan Opini WTP sebanyak 6 kali berturut-turut terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Disamping itu, Sekda juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada BPKP Perwakilan Provinsi Kalsel beserta jajarannya atas kerjasamanya dalam penguatan SPIP di Pemkab Tanbu sehingga 11 SKPD berada di level 3 pada SPIP.

“Pemkab Tanbu mengharapkan terus adanya pembinaan secara berkelanjutan dari BPKP agar nantinya di tahun 2019 dan 2020 seluruh SKPD dapat meningkatkan level yang lebih baik sesuai dengan target RPJMN dan RPJMD di Tanbu,” sebut Sekda.

Sementara itu, Inspektur Tanbu Ikhsan Budiman mengatakan setelah dilaksanakanya sosialisasi pengelolaan resiko diharapkan masing-masing SKPD bisa melakukan identifikasi resiko di instansi masing-masing.

Untuk diketahui, maturitas sistem pengendalian intern menunjukkan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi itu.

Sedangkan untuk level SPIP dimulai dari 0 sampai level 5. Level 0 menunjukkan tidak adanya pengendalian intern, sementara level 1 sampai level 5 menunjukkan adanya pengendalian intern dengan gradasi dari level yang lebih rendah ke level yang lebih tinggi berdasarkan parameter tertentu.

Narasumber sosialisasi, Puji Prastowo dari Perwakilan BPKP Prov Kalsel mengatakan perencanaan pembangunan harus paham resiko. Jangan sampai penyelenggara pemerintah tidak mengerti pengelolaan resiko.

“Kita harus mengerti pengelolaan resiko. Pastikan kegiatan harus di identifikasikan kebutuhannya. Secara detail harus punya database. Apa pun itu biasakan perencanaan dimulai dengan database,” sebutnya.

Menurutnya, kalau salah penganggaran maka akibatnya kegiatan tidak terlaksana. Jika tetap dilaksanakan maka ada resiko penyimpangan. Dan itu harus di pertanggung jawabkan. (Rel)