Jajaran Pemkab Tanbu Simak Penjelasan Mendagri Tentang Lomba Inovasi Daerah

Sumber : http://mc.tanahbumbukab.go.id Tanggal : 2020-05-30

BATULICIN – Asisten Bidang Pemerintahan Hj Mariani bersama Jajaran Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengikuti video conference tentang lomba inovasi daerah dalam penyiapan tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di ruang DLR Kantor Bupati, Jumat (29/05/2020).

Dalam vidcon tersebut, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa upaya mengatasi penyebaran covid-19 ini tidak akan bisa dalam waktu pendek. Masyarakat Indonesia hendaknya segera melakukan penyesuaian terhadap tatanan normal baru yang produktif namun aman dari penyebaran Covid-19.

“Kita ingin masyarakat bisa segera beraktivitas dengan tatanan baru namun aman dari corona dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Semua daerah saya harap produktif tapi patuh pada protokol kesehatan yang ada. Saya mendorong agar daerah berlomba-lomba membuat inovasi kebijakan daerah untuk melaksanakan tatanan normal baru namun aman dari Covid-19 dan tetap melaksanakan protokol kesehatan,” kata Mendagri.

Lomba inovasi ini ada 4 kategori wilayah yakni provinsi, kota, kabupaten zona hijau dan kabupaten zona merah.

“Kami menyiapkan hadiah berupa uang yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dengan total sebesar 164 milyar. Juara 1 mendapatkan dana 3 milyar, juara 2 mendapatkan dana 2 milyar dan juara 3 mendapatkan dana 1 milyar. Masing-masing kategori wilayah kami bagi lagi menjadi 7 kategori lomba. Silakan daerah berlomba-lomba membuat inovasi yang dibuktikan dengan video maksimal dua menit,” lanjutnya.

Diketahui, aspek dan bobot penilaian seperti sesuai dengan protokol covid-19 dengan bobot penilaian 40 persen mudah dilaksanakan oleh masyarakat dan ditiru oleh daerah lain dengan bobot penilaian 30 persen.

Disamping itu lanjutnya memiliki kebaruan dan kreativitas yang kuat dengan bobot penilaian 20 persen serta ada unsur kerjasama dan kolaborasi dengan bobot penilaian 10 persen.

“Penilaian akan dilaksanakan 9-12 Juni 2020 dan pengumuman pemenang pada 15 Juni 2020.” ujarnya.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan sangat mendukung program Mendagri yang akan melaksanakan lomba inovasi kebijakan daerah dalam melaksanakan tatanan normal baru oleh daerah.

“Selain menyiapkan Dana Insentif Daerah untuk hadiah pemenang. Kami juga menyiapkan DID tambahan untuk mendukung pemerintah daerah mengatasi Covid-19 sebesar 5 Triliun. Kami juga membuka kemungkinan memberikan pinjaman kepada daerah yang tidak memiliki dana tetapi memiliki program yang baik untuk memulihkan ekonomi nasional. DID kami arahkan untuk mengurangi penyebaran Covid-19, mendukung daerah yang masih zona hijau untuk tetap bertahan di zona hijau, dan yang masuk zona merah untuk berjuang menuju zona hijau,” ungkap Sri Mulyani.

Terkait kesiapan itu, Kepala Dinas Perdagangan Dan Industri (Disdagri) setempat, H Deni Hariyanto menyambut baik segala inovasi yang digagas pihak pemerintah pusat.

Namun bila inovasi menuju tatanan baru ini dimulai maka akan menimbulkan impeck bagi masyarakat atas kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah dan stake holder.

“Otomatis dampak utama dari kebijakan menuju tatanan baru itu tujuan adalah memutus mata rantai penyebaran Covid tersebut,” jelasnya.

Diambil sebuah ilustrasi sisi pelaku UMKM dan pelaku usaha bisnis pada sebuah rumah makan, maka dampak perubahan tatanannya mengajak orang untuk kembali merasakan damainya menikmati makanan seperti sebelum adanya penyebaran ini.

“Itu hanya contoh dalam satu bidang, bidang lain pun seperti itu namun tetap berstandar protokol kesehatan kalau itu dijalankan,” imbuhnya.

Sambungnya, untuk menerapkan tatanan baru dalam pola transaksi berstandar protokol kesehatan seperti pasar tradisional yang sebagian dilakukan disalahsatu Kabupaten di pulau jawa. Dengan demikian, Tanah Bumbu pun bisa menerapkan.

“Luas pasar harus mendukung, agar jarak pedagang bisa teratur, sesuai standar protokol kesehatan, namun untuk menuju kearah sana harus dilakukan secara terintegrasi dari berbagai SKPD maupun pihak terkait lainnya”. (Win)