Bupati Tanah Bumbu Pegang Amanah Jadi Ketua Apkasi

Sumber : mc.tanahbumbukab.go.id Tanggal : 2016-05-13

Media Center Tanbu- Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H. Maming terpilih menjadi ketua Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) periode 2015-2020. Mardani terpilih sebagai Ketua Umum APKASI pada Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta.

“Jabatan Ketua Umum APKASI merupakan sebuah amanah dari seluruh masyarakat Indonesia, saya akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan amanah tersebut demi mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia,” Kata Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming, di Jakarta. Ia mengatakan, APKASI mampu eksis dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, tidak hanya pada forum nasional namun juga forum Internasional, salah satu kepentingan rakyat yang diperjuangkan yaitu memperjuangkan UU Pilkada secara langsung pada periode 2015

Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla memberikan apresiasi terhadap seluruh kepala daerah atau bupati yang sebelumnya sudah berkomitment melakukan peningkatan program pembangunan di daerah.

“Jabatan sebagai kepala daerah atau bupati dianggap sebagai unsur penting perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mengambil kebijakan terkait pelaksanan program pembangunan daerah,” katanya. Dikatakan, tugas penting kepala daerah adalah semaksimal mungkin menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan secara merata bagi masyarakat.

Oleh sebab itu diperlukan adanya inovasi dari masing-masing kepala daerah, untuk lebih mengkatkan produktifitas masyarakatnya demi terwujudnya program peningkatan kesejahteraan tersebut.

Ada hak dan tanggung jawab utama yang harus dilaksankan oleh setiap kepala daerah terkait upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program otonomi daerah.

Adanya undang-undang otonomi daerah yang saat ini mengalami perubahan, dianggap sebagai bukti kerja keras dari pemerintah, agar bisa mengambil kebijakan sesuai dengan kebutuhan pembangun masing-masing daerah.

“Perubahan undang-undang otonomi daeah tidak berarti untuk mengurangi kewenangan kebijakan dari masing-masing kepala daerah. Tetapi perlu adanya “cek and balance” agar semua kebijakan kepala daerah berjalan dengan baik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.