Sudian Noor Sampaikan KUA PPAS APBDP 2018

Sumber : Media Center Tanggal : 2018-07-30

Plt Bupati Tanah Bumbu Sudian Noor menghadiri rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka penyampaian Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2018, bertempat di ruang sidang Gedung DPRD Tanah Bumbu, Senin (30/7).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Alfia Rahman, S.Sos, MM, dan dihadiri oleh Anggota DPRD, Sekretaris Daerah bersama para Pejabat di lingkup Pemkab Tanbu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan para tamu undangan lainnya.

Plt. Bupati dalam sambutannya menuturkan bahwa kondisi ekonomi makro di Kabupaten Tanah Bumbu secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh perekonomian global maupun domestik, serta adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian di semester kedua tahun 2018.

“Asumsi-asumsi yang digunakan pada KUA Tahun Anggaran 2018, perlu disesuaikan, antara lain karena tidak dilakukannya revisi APBN tahun 2018, sehingga berpengaruh terhadap belanja transfer ke daerah, serta masih belum pulihnya kondisi ekonomi nasional,” ujarnya.

Sudian Noor menambahkan bahwa secara umum, sepanjang paruh kedua tahun 2018, perekonomian nasional menghadapi banyak tantangan, selain karena akan adanya pemilihan umum (pemilu) di tahun depan, pelemahan nilai tukar rupiah dan naiknya harga minyak mentah dinilai akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (Public Accountability) dengan mendasarkan pada prinsip “value for money,” tambahnya.

Plt Bupati juga menekankan bahwa setiap pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait, mendasarkan pada, standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip ekonomis, efisien dan efektif,”

Setelahnya ketua sidang menyerahkan dokumen KUA PPAS APBD Perubahan 2018 tersebut kepada Badan Anggaran DPRD untuk kemudian dibahas ke tahap selanjutnya.