Perangkat Desa se-Tanbu Ikuti Bimtek SIPADES dan SISKEUDES

Sumber : Media Center Tanggal : 2018-09-06

Guna menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahan desa, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES), Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), dan Administrasi Pemerintah Desa bagi Perangkat Desa.

Bimtek dibuka oleh Plt Bupati Tanah Bumbu Sudian Noor yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Ambo Sakka, Rabu (5/9) bertempat di Hotel Ebony Batulicin.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Nahrul Fajeri, melalui Kabid Penyelenggara Pemerintahan Desa, Ichsan Shirazi mengatakan bimtek bagi perangkat desa se-Tanbu ini bekerjasama dengan Pusat Studi Otonomi Daerah, Jakarta.

Kegiatan bimtek ini dilaksanakan 5 (lima) hari dengan jumlah peserta sebanyak 298 orang terdiri dari pendamping kecamatan dan perangkat desa. Sedangkan narasumber Bintek berasal dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

Lebih lanjut, Ichsan mengatakan dalam hal tata kelola pemerintahan desa, semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada akhurnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan berlaku.

Salah satunya adalah pengelolaan keuangan desa, yang mana pemerintah desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa berbasis aplikasi SISKEUDES.

Selain itu, pengelolaan aset desa juga harus terlaporkan melalui aplikasi SIPADES.

Berkaitan dengan hal tersebut, ujar Ichsan, maka pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi penyelenggara pemerintah desa penting dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan teknis atau bimtek bagi perangkat desa.

Menurutnya, dengan meningkatnya kualitas kapasitas pemerintahan desa melalui pengembangan kapasitas perangkat desa tentunya memberikan peluang besar bagi terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa secara efektif dan efesien.

Adapun tujuan dilaksanakanya bimtek ini, kata Ichsan agar perangkat desa mampu melakukan perencanaan, pengadaan, pengunaan, penggunaan, pemanfaatan dan pelaporan aset desa serta pengelolaan keuangan desa secara baik dan benar yang berbasis aplikasi SIPADES dan SISKEUDES.

Sementara itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Ambo Sakka, mengatakan APBDesa yang digunakan harus betul-betul berdasarkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Selain itu, akuntabilitasnya juga harus terjaga.

“Dana desa bukan untuk kepala desa, tetapi untuk masyarakat desa. Untuk itu, pembanguan di desa jangan berdasarkan kepentingan seseorang tetapi harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan di desa, masyarakat juga merasa memiliki,” ujarnya dihadapan peserta bimtek.

Ia menambahkan, yang menjadi perencanaan pada musrembang, itulah yang harus dilaksanakan sehingga tidak menimbulkan persepsi macam-macam.

Dalam kesempatan itu pula, Ambo Sakka mengatakan pemerintah menghendaki adanya konsistensi antara perencanaan dan realisasi dalam pembangunan di desa.

“Jangan sampai ganti kepala desa terhenti program pembangunannya. Untuk itu harus ada konsistensi antara perencanaan dan realisasi,” harapnya.

Terkait dana desa ini, kata Ambo Sakka, tentunya harapan pemerintah pusat sangat besar kepada desa. Triliunan dana disalurkan ke desa-desa.

Dalam hal ini, tentunya pemerintah daerah sangat berkepentingan terhadap dana desa demi peningkatan pembangunan di wilayah pedesaan.

“Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengapresiasi Pemerintah Pusat yang mana sangat komitmen pada pembangunan desa,” ucapnya.

Sementara itu, kepada pada peserta pelatihan, Ambo Sakka mengatakan agar persoalan di desa dapat diangkat kepermukaan sehingga narasumber bisa memberikan solusi yang terbaik.

R. Gani Muhammad, Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa dari Kementerian Dalam Negeri yang menjadi salahsatu narasumber menyampaiakan, dulu pembangunan dilakukan oleh pemerintah pusat dan desa hanya menikmati. Tapi sekarang desa yang menjadi penentu pembangunan di desanya masing-masing melalui dana desa yang disalurkan tersebut.

Terkait bimtek ini, menurutnya merupakan forum yang strategis agar kebijakan pembangunan di desa berjalan dengan baik dan benar.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah desa jangan membuat aturan sendiri. Belum tentu niat baik membangun berdampak baik pula.

Contohnya ingin memperbaiki jalan yang rusak, tetapi jalan yang dibangun tersebut menjadi kewenangan kabupaten atau provinsi. Ini tidak dibenarkan.