Puluhan ASN dan Honorer Pemkab Tanbu Dijatuhi Sanksi Disiplin

Sumber : http://mc.tanahbumbukab.go.id/ Tanggal : 2019-06-17

BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bertindak tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honorer yang tidak disiplin masuk kerja pasca cuti bersama Idul Fitri lalu tanpa alasan yang sah.

Buktinya, puluhan ASN dan PTT tersebut menempati barisan tersendiri pada saat Upacara Senin, (17/06/2019) di Halaman Kantor Bupati Tanah Bumbu.

Mereka yang disanksi kedisiplinan tersebut karena tidak masuk kantor pada saat hari pertama masuk kerja pasca cuti bersama Idul Fitri.

Pantauan di lapangan puluhan ASN dan Honorer selain menempati barisan tersendiri, mereka juga mengenakan rompi berwarna hijau sebagai tanda mereka diberi sangsi atas ketidakhadiranya pada tanggal 10 Juni 2019 lalu.

Tidak hanya sampai disitu, sanksi lainya juga menunggu ASN dan honorer indisipliner seperti bakal diberlakukannya potongan tunjangan.

“Hari ini kami memberlakukan sanksi terhadap ASN dan Honorer mangkir pada hari pertama masuk kerja pasca cuti Idul Fitri,” sebut Sekda H Rooswandi Salem.

Pemberian sanksi ini menindaklanjuti Surat Menteri PANRB Nomor: B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H.

Dalam surat tersebut pejabat pembina kepegawaian baik di pusat maupun di daerah diminta untuk melakukan pemantauan kehadiran ASN sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, yaitu pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019.

Selanjutnya, laporan hasil pemantauan dilaporkan ke aplikasi Kemenpan.

Terhadap ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 dijatuhi sanksi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN sebagaimana dimaksud angka 3 dilaporkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Sekda H Rooswandi Salem mengatakan pegawai yang tidak disiplin tentunya bisa menghambat pelayanan publik.

Sekda juga menambahkan bagi mereka yang disiplin maka pemerintah daerah akan berupaya memberikan reward.

Data yang diperoleh dari BKD untuk ASN yang melanggar disiplin sebanyak 15 orang, sedangkan Honorer sebanyak 16 orang. (Rel)