Komisi dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. Susunan dan keanggotaannya Komisi ditetapkan oleh DPRD dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang.

Jumlah Komisi, pasangan kerja Komisi dan ruang lingkup tugas Komisi diatur dengan keputusan DPRD yang didasarkan pada institusi pemerintahan, baik dengan Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi maupun jawatan dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPRD.

Tugas Komisi dalam pembentukan Peraturan Daerah adalah mengadakan persiapan penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

KOMISI I. BIDANG PEMERINTAHAN

Komisi I Bidang Tugas Pemerintahan Meliputi : Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Penerangan/Pers, Hukum/Perundang-undangan, Kepegawaian/Aparatur, Perizinan, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat dan Pertanahan.

KOMISI III. BIDANG TUGAS KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Komisi III Bidang Tugas Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat Meliputi : Keuangan Daerah, Perpajakan, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Dunia Usaha dan Penanaman Modal, Sumbangan Pihak Ketiga, Retribusi, Hibah dan Pinjaman, Ketenagakerjaan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan Olah Raga, Agama, Kebudayaan, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Peranan Wanita dan Transmigrasi, Pariwisata dan Kependudukan.