Hari ini
| September | Syawal |
| 10 Jumat | 1 Jumat |
| 2010 MASEHI |
1431 HIJRIAH |
Pencarian Dalam Web
| Beranda |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Kontak |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Berita |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Links |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Login Webmail |
| - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
Pengunjung
 | Hari ini | 82 |
 | Total | 81626 |
Menu Path :
Beranda
| Pemekaran Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat |
|
|
| The News | |
| Written by Humas | |
| Kamis, 04 Februari 2010 | |
 BATULICIN - Pemekaran
daerah jangan sampai mengalami kemunduran dan malah mendapat predikat sebagai
daerah tertinggal dan akhirnya mengharapkan subsidi dari pemerintah pusat yang
berujung pada pembebanan negara. Rubahlah image daerah tertinggal tersebut.
"Pemekaran daerah jangan menjadi beban negara. Mari kita
contoh daerah Batola. Batola sekarang bukanlah daerah tertinggal. Itu
dikarenakan ada kemauan dari pemerintah setempat dan masyarakatnya untuk
berkeinginan berubah. Merubah daerahnya menjadi daerah maju dan berkembang.
Batola ingin naik, meninggalkan image daerah tertinggal," demikian dikatakan
Adharyani SH selaku Ketua Rombongan Komite 1 DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
Bidang Ekonomi dan Pemilu saat melakukan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Tanah
Bumbu, Rabu (27/1).
Dikatakannya, tujuan dari pemekaran daerah adalah untuk
mensejahterakan masyarakat dan memajukan daerah yang dikatakan tertinggal
menjadi daerah yang berkembang. Akan tetapi, kata dia, tujuan dari pemekaran
daerah tersebut ada yang benar-benar terlaksana dengan baik ada juga tidak
berjalan dengan baik pula.
"Fungsi dari pemekaran daerah adalah mensejahterakan
masyarakat dan memajukan daerah agar berkembang dan tidak ingin dikatakan
daerah tertinggal," ujarnya dalam sebuah pertemuan dengan jajaran Pemkab Tanbu
di Mahligai Bersujud.
Untuk itu, lanjut dia, dalam rancangan undang-undang kedepan
akan di desain ulang bagaimana agar jangan sampai sebuah kabupaten pemekaran
hanya akan membebani APBN.
"Biasanya selama ini kita lihat, ada kepentingan-kepentingan
politis, ketika kalah di Pilkada akan mendirikan kabupaten, mendirikan dan propinsi. Padahal
tujuan pemekaran bukan itu," jelasnya.
Ketika ditanya terkait kemungkinan daerah otonom akan
dikembalikan ke daerah asalnya, Adharyani mengatakan, kemungkinan itu bisa saja
terjadi. Hal tersebut dapat dilihat jika daerah otonom itu tidak bisa berbuat
apa-apa lagi dalam mengelola daerahnya.
"Tapi itu riskan dan ada kepentingan-kepentingan politis.
Dan ini berbahaya. Mana mungkin daerah pemekaran di gabung dengan induk,
terutama kepala daerahnya. Dan DPRD Propinsi mau digabung kemana," katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tanah Bumbu H Abdul Hakim G, mengatakan,
Kabupaten Tanah Bumbu telah berhasil menorehkan beberapa prestasi di tingkat
propinsi maupun tingkat nasional.
Meski begitu, dengan torehan segudang prestasi tersebut
tidak membuat Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bangga dan cepat berpuas
diri dengan hasil yang diraih.
"Sebaliknya lebih memotivasi lagi kinerja pemerintah daerah
dalam melakukan pembangunan untuk lebih meningkatkan mensejahterakan masyarakat,"
katanya.
Adapun upaya yang dilakukan, salah satunya dengan meluncurkan
bantuan dana pembangunan desa melalui PDSB (Program Desa Sejahtera Bersujud).
Dikatakannya, dengan bantuan PDSB tersebut diharapkan desa
dapat membangun daerahnya masing-masing.
Diakhir pertemuan, Wakil Bupati Tanbu H Abdul Hakim G
bertukar cindera mata dengan Ketua Rombongan Komite 1 DPD (Dewan Perwakilan
Daerah) Bidang Ekonomi dan Pemilu Adharyani.
|
|
| Last Updated ( Selasa, 23 Februari 2010 ) | |
| < Prev | Next > |
|---|
