Kinerja Pemkab Tanbu Banyak Mendapat Catatan

Sumber : http://mc.tanahbumbukab.go.id/ Tanggal : 2017-04-27

BATULICIN – Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal ini pihak eksekutif mendapat banyak catatan baik saran maupun evaluasi dari DPRD Tanah Bumbu. Sejumlah catatan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dewan, Muchlis, dalam Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka Rekomendasi DPRD Tanah Bumbu terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2016, Selasa (25/4).

Sejumlah catatan yang disampaikan terkait dengan program pembangunan Pemkab Tanah Bumbu, di antaranya, di bidang pendidikan, kesehatan, sektor kesehatan, pertanian, dan program satu miliar satu desa. Selain itu, hal lain yang juga menjadi sorotan yakni terkait dengan lapangan kerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Muchlis menyampaikan dalam dokumen LKPJ 2016 tingkat validasi data terkait program masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan kinerja SOPD masih sangat rendah, bahkan dalam persoalan tertentu, masing-masing SOPD terkesan saling lempar tanggung jawab. Menurut dia seluruh SOPD harus bertanggung jawab terhadap akurasi data, sehingga hal ini akan meminimalisir kesalahan yang terjadi. Apalagi, kata dia, data yang dimaksud merupakan data yang sangat penting dan mejadi hal yang fundamental dalam pemerintahan.

Pada kesempatan itu, Muchlis menyampaikan beberapa hal yang harus segera dievaluasi seperti luas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Terkait hal ini, pemerintah harus mampu memberikan data yang jelas dan harus segera diselesaikan secara tuntas.

Hal lain yang juga menjadi sorotan yakni masalah pendidikan. Ia mengatakan ada tren peningkatan masyarakat yang jenjang pendidikannya rendah selama beberapa tahun terakhir. “Mestinya, hal seperti ini tidak perlu terjadi,” ujarnya.

Kemudian, di sektor kesehatan yang menjadi salah satu sektor unggulan pemerintah daerah harus terus dievaluasi karena sejauh ini masih ada masyarakat yang belum mengetahui program tersebut. Selanjutnya, Kabupaten Tanah Bumbu berada di urutan 10 tingkat serapan tenaga kerja se Kalimantan Selatan. Terkait hal ini, pemerintah harus mampu mengembangkan sektor potensial agar seluruh warga di Tanah Bumbu dapat bekerja di daerahnya sendiri.

Sektor lain yang menjadi perhatian serius pihak legislatif yakni sektor perikanan yang semakin lesu. Padahal, Tanah Bumbu termasuk ke dalam kawasan maritim yang mestinya sektor tersebut bisa menjadi andalan masyarakat.

Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD Tanah Bumbu, H Supiansyah, Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, Hasanuddin, anggota DPRD Tanah Bumbu, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu, dan unsur Muspida.

(Wor/MC.Tanbu)