Pemkab Tanbu Sampaikan 3 Buah Raperda Melalui Paripurna DPRD

Sumber : Media Center Tanggal : 2018-09-13

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tanah Bumbu melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra sampaikan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) 2018 Usulan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) pada Rapat Paripurna DPRD Tanbu, Rabu (12/09) siang.

Rapat Paripurna DPRD tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tanbu H. Hasanuddin, S.Ag yang didampngi H. Supiansyah, ZA, dan dihadiri oleh perwakilan Forkopimda dan Jajaran Pejabat Pemkab Tanbu.

Adapun Tiga buah Raperda tersebut adalah antara lain Raperda tentang Retribusi Sedot Tinja, Raperda Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Raperda tentang rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Dalam kata sambutanya Plt Bupati Tanbu yang dibacakan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, H. Ambo Sakka menjelaskan satu persatu maksud penyampaian tiga buah Raperda Pemkab Tanbu tersebut.

Menurutnya, maksud penyampaian Raperda tentang retribusi sedot tinja adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada masalah kebersihan lingkungan. Dimana saat ini Pemkab Tanbu memiliki Instalasi Pengulahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berfungsi sebagai penampung dan pengolahan limbah tinja.

“Alat ini berfungsi untuk mengolah tinja yang mampu meminimalisir pencemaran lingkungan, terutama pencemaran air sumur, sehingga dengan fasilitas tersebut diharapkan dapat menjaga lingkungan sekaligus bisa menjadi PAD Tanbu,” ujarnya.

Adapun untuk Reperda BPD, diajukan dalam upaya memenuhi amanat Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa. Dimana pada pasal 65 ayat 2 undang-undang tersebut menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai BPD diatur dalam Perda.

“Mengingat pentingnya Lembaga ini, sebagai perwujudan demokrasi ditingkat desa maka perlu kita atur dengan Perda,” katanya.

Sementara itu terkait Perda tentang RPPLH, ia menjelaskan betapa pentingnya melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Tanbu. Sesuai dengan amanat Undang-undang No 32 tahun 2009 dimana setiap Kepala Daerah sesui kewenanganya perlu menyusun RPPLH yang ditetapkan dalam Perda.

Disamping itu, penyampaian Perda tentang RPPLH tersebut merupakan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan di Bumi Bersujud, dengan demikian akan tersedia sumber daya alam yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.

“Perlu ada Perda yang mengatur kebijakan dalam menangani lingkungan hidup di daerah ini. Agar lingkungan hidup kita dapat lestari yang nantinya akan menjadi warisan bagi anak-anak kita,” imbuhnya.